Jumat, Januari 23, 2009

(Masih) Terpasungnya Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Berorganisasi di Kampus


Tendensi fasis yang menjadi cerminan pemerintahan reaksioner masih mewarnai pendidikan kita hari ini ditengah gencarnya privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Ini dibuktikan dengan masih terjadinya pemasungan terhadap kebebasan akademik, mimbar akademik dan berorganisasi di kampus.

Kebebasan akademik adalah sebuah upaya untuk mempertahankan tradisi ilmiah yang memang menjadi khas dari ilmu pengetahuan. Artinya, bagaimana mahasiswa diberi kebebasan mengungkap gagasan-gagasan majunya dalam kelas-kelas perkuliahan tanpa harus dituding politis, tidak sesuai disiplin ilmu hingga diancam nilai jelek. Begitu pun dalam hal memaparkan hasil-hasil penelitian kritis dan ilmiahnya atas ilmu pengetahuan dan realita sosial.

Wita Andrika (anggota FMN) dari Universitas HKBP Nomansen Medan, pernah dilarang dosennya melakukan penelitian tentang dampak psikologis yang dirasakan buruh akibat pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dosen melarang dengan dalih jika hasil penelitian tersebut dipublikasikan akan merugikan perusahaan, karena bisa membuat buruh melawan pihak perusahaan. Sebaliknya, riset-riset yang boleh dilakukan, justru ditujukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Di Unibraw Malang misalnya, mahasiswa disuruh melakukan riset tentang konversi minyak tanah ke gas dengan tujuan agar meyakinkan masyarakat berganti dari minyak ke kompor gas kuning yang sesungguhnya sangat memberatkan masyarakat.

Kebebasan mimbar akademik, adalah jaminan kepada mahasiswa ataupun dosen untuk melakukan forum perdebatan ilmiah atau kajian ilmiah secara terbuka dikampus, dalam mengupas problem-problem yang dialami rakyat dengan kacamata ilmu pengetahuan. Kegiatan-kegiatan demikian ini, selalu dibatasi dengan dalih tidak berdasarkan disiplin ilmu atau berbau politis. Aneh tentunya, karena kebebasan mimbar akademis justru akan menumbuhkan tradisi ilmiah di kampus. Mahasiswa justru didorong untuk aktif mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari dan menambah keluasan daya berpikirnya. Justru ini akan menjawab problem tentang tingginya pragmatisme dan pasifisme mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan ilmiah di kampus.

Kebebasan mimbar akademik yang dijalankan selama ini, hanya lip services dari para guru-guru besar dalam stadium general-nya untuk membius mahasiswa dengan dalil-dalil akademiknya. Seminar-seminar yang lebih banyak mengupas serpihan-serpihan ilmu pengetahuan, dengan dukungan sponsor perusahaan-perusahaan tertentu sebagai donatur kegiatan tersebut. Dimana mahasiswa juga harus merogoh kocek untuk sekedar mendapatkan sertifikat sebagai bekalnya mencari lamaran pekerjaan.

Ilmu pengetahuan akhirnya menjadi hambar dan usang, tak lebih dari stempel untuk mendapatkan pekerjaan. Ilmu pengetahuan tidak mampu melahirkan pemikiran-pemikiran brilian dari intelektual kampusnya dan karya-karya ilmiah yang berguna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Mahasiswa dan dosen-dosen kritis yang ingin memajukan ilmu pengatahuan, kehilangan hak-haknya untuk meneliti dan mengkaji persoalan-persoalan ilmiah di kampus.

Penelitian-penelitian yang dilakukan hanya menjadi legitimasi kepentingan rejim anti rakyat dan kepentingan kaum pemodal untuk memonopoli kekayaan intelektual yang selanjutnya mereka gunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan raksasanya. Kampus dengan sendirinya telah mematikan fitrah dari ilmu pengetahuan itu sendiri.

Fakta-fakta berikut ini setidaknya bisa menjadi bukti. Menurut catatan UNESCO PBB di tahun 2006, Kualitas pendidikan Indonesia hanya menempati urutan ke 117 dari 175 negara di dunia. Bandingkan dengan Malaysia yang menempati urutan ke 58, padahal Malaysia dulunya berguru dari Indonesia. Sementara indeks pembangunan manusia (HDI) berada di posisi 111 dari 117 negara di dunia. Pernah juga dimuat dalam media massa, dosen-dosen Indonesia yang sangat sedikit melahirkan penelitian-penelitian ilmiah. World University Ranking dalam survei 2004-2007, menunjukkan beberapa perguruan tinggi terkemuka berada diperingkat bawah 500 perguruan tinggi di Dunia.

Kampus sekelas UGM menempati peringkat 360, ITB peringkat 371 dan UI di urutan 395. Hal ini tentu menjadi sebuah pukulan bagi dunia pendidikan Indonesia. Soal pelik lainnya yang dihadapi di kampus adalah jaminan bagi kebebasan berorganisasi. Pemerintah dan kalangan rektorat di kampus saat ini, sesungguhnya masih mempertahankan politik Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang diterapkan di zaman orde baru. Politik ini secara konkret bertujuan untuk melakukan depolitisasi sekaligus deorganisasi terhadap mahasiswa di kampus.

Untuk menyokong itu semua, pemerintah mengeluarkan SK Dikti No.26 Tahun 2002 yang melarang organisasi-organisasi massa independen melakukan aktifitas didalam kampus. Pemerintah mengkategorikan organisasi-organisasi independen sebagai organisasi ekstra kampus. Mahasiswa justru dipisah-pisahkan antara ekstra dan intra, padahal basis kekuatan dari keduanya adalah mahasiswa yang sehari-hari berdinamika di kampus. Suatu fenomena yang mungkin hanya ditemukan di mahasiswa, karena tidak pernah kita mendengar ada organisasi buruh ekstra pabrik ataupun organisasi tani ekstra desa. Intinya, hal ini dilakukan adalah untuk memecah belah kekuatan mahasiswa.

Organisasi-organisasi massa independen di kampus dalam kenyataannya, selalu dihalangi beraktifitas, diintimidasi pengurus dan anggotanya, serta dibubarkan kegiatannya di kampus dengan tudingan-tudingan tidak berdasar bahwa kampus steril dari organisasi ekstra kampus. Dalam beberapa kasus, tindak kekerasan juga dialami ormas-ormas independen. Apalagi jika organisasi tersebut benar-benar kritis dan menjadi alat dari perjuangan kepentingan mahasiswa di kampus serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Pihak rektor ataupun dekanat, terkadang justru memanfaatkan keberadaan ormas independen untuk diadu domba sesamanya ataupun dengan organisasi-organisasi yang dikategorikan intra kampus, guna menutupi kebusukan mereka di mata mahasiswa. Alasan bahwa mahasiswa akan terpolitisasi terlalu dilebih-lebihkan pihak kampus dan pemerintah, dibalik pelarangan ormas independen di dalam kampus. Bukankah politik itu sendiri menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari mahasiswa dalam perkuliahannya? Bukankah politik juga menjadi salah satu tonggak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia?

Organisasi-organisasi dependen seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memang tidak sepenuhnya mandiri secara politik karena menjadi subordinasi dari pihak Rektorat ataupun Dekanat dibawah binaan Pembantu Rektor atau Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan. Dimana konsep ini merupakan warisan dari sistem senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT) orde baru. Beberapa kampus bahkan lebih anti demokrasi dengan memberlakukan peraturan tertulis dan pengakuan secara de facto terhadap organisasi dengan aliran-aliran politik tertentu. Justru kampus seperti inilah yang tidak menghargai demokrasi yang seharusnya wajar-wajar saja menerima perbedaan politik yang ada.

Sementara beberapa organisasi kampus seperti unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) ataupun Himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) harus berhadapan dengan mulai adanya pemberlakuan jam malam, penyediaan fasilitas kegiatan hingga pembatasan dana yang harus mereka dapatkan untuk menjalankan aktfitasnya. Kampus sebaliknya menghamburkan cukup banyak dana untuk bangunan-bangunan prestisius, untuk menunjukkan bahwa kampus tersebut berkelas elit.

Upaya untuk meredam kebebasan berorganisasi ini dilakukan juga dengan penerapan kebijakan presensi 75 persen sebagai syarat untuk ujian ataupun nilai. Di kelas-kelas, dosen-dosen tradisional dan kolot berpropaganda kepada mahasiswa untuk tidak ikut organisasi-organisasi independen yang maju hingga dilarang terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi. Semua itu ditujukan agar mahasiswa menjadi sosok yang pasifis, tidak kritis dan jauh dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Harapan dari pemerintah dan jajaran rektorat, agar mahasiswa semata-mata mempelajari teori-teori usang di kampus, dibekali skill seadanya dan cepat lulus agar bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja. Lagi-lagi, hal ini tidak sedikitpun mencerminkan upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan rakyat serta bangsa Indonesia.

Demokratisasi di kampus adalah satu hal penting yang harus segera diwujudkan. Berkumpul, berorganisasi dan menyatakan pendapat adalah hak demokratis yang secara nyata diatur oleh konstitusi. Bicara demokrasi berarti bicara tentang partisipasi. Jika partisipasi tersebut dibatasi atau bahkan dibungkam niscaya demokratisasi hanya akan menjadi sebuah mimpi bagi kita semua.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Beri komentar kamu disisini